Tujuan Penemuan Hukum


Penemuan Hukum tentang “ Hukum dan tujuan penemuan hukum”

Di fakultas Hukum di ajarkan bidang-bidang hukum, seperti hukum tata Negara, hukum pidana, hukum perdata, dan masih banyak bidang-bidang hukum lainnya. Dari sekian banyaknya mata kuliah dapatlah dikatakan bahwa pada hakekatnya apa yang diberikan Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah atau apa sasaran studi hukum dan yang harus di kuasai oleh sarjana hukum adalah pengetahuan tentang kaidah hukum, system hukum dan penemuan hukum. Yang mana penemuan hukum merupakan praktek atau aplikasi dari teori-teori hukum.
Sarjana hukum harus menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Pada hakekatnya tujuan setiap ilmu adalah pemecahan masalah. Kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum ini meliputi kemampuan untuk memutuskan masalah-masalah hukum, memecahkan masalah-masalah hukum, dan mengambil keputusan.
Memecahkan masalah-masalah hukum bukanlah merupakan kegiatan merupakan kegiatan yang sederhana dan mudah. Di dalam masyarakat terdapat banyak masalah social termasuk masalah hukum. Masalah hukum itu harus di seleksi dari masalah-masalah social lainnya dan kemudian diindentifikasi atau dirumuskan untuk dipecahkan.
Dan dari segi fungsi hukum, Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan : kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.
Nah di sini timbul mengapa harus dilakukan penemuan hukum? Mengapa hukumnya harus diketemukan? Oleh karena hukumnya, terutama hukum tertulisnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka hukumnya perlu dicari dan perlu ditemukan. Oleh karena itu diperlukan lah penemuan hukum. Kita semua mengetahui bahwa (peraturan) hukum itu tidak jelas dan tidak lengkap dan bahkan tidak mungkin ada peraturan hukum yang lengkap atau sejelas-jelasnya. Hal ini memang wajar oleh karena kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlahnya, sehingga tidak mungkin ada satu peraturan hukum yang dapat mengatur kepentingan manusia itu secara tuntas, lengkap dan jelas.
Dalam menghadapi dan memecahkaan konflik atau masalah hukum, penemuan hukum itu selalu diperlukan oleh karena itu penemuan hukum selalu berhubungan dengan peristiwa nyata. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa penemuan hukum adalah kegiatan atau usaha menemukan hukumya karena hukumnya tidak jelas. Pada umumnya penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum.
Dan kata penutup dari tulisan ini, begitu pentingnya penemuan hukum ini karena dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Di sini lah praktek dari penemuan hukum itu berlangsung.

Labels: