Home » » Sistem Waris Parental atau Bilateral

Sistem Waris Parental atau Bilateral


A.    Hukum Waris Adat parental atau Bilateral
Prinsip-prinsiphukum adat waris yang dikenal di dalam dua kelompok masyarakatyang mempunyai sistem kekeluargaan yang satu sama lain berbeda.Di satu pihak sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunanpihak ayah atau dikenal dengan sebutan sistem patrilineal dan di lainpihak sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan pihak ibuatau matrilineal. Di bawah ini selanjutnya akan dipaparkan sistemhukum adat waris yang terdapat dalam masyarakat yang menganutsistem kekeluargan dengan menarik garis keturunan dari kedua belahpihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibuyang dikenal dengan sebutan sistem parental atau bilateral. Sistemparental ini di Indonesia dianut di banyak daerah, seperti: Jawa,Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruhKalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya yaitusistem patrilineal dan sistem matrilineal, sistem kekeluargaan parentalatau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yangmerupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan.Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah hartakekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Tiga bentuk sistem kekeluargaan yang sangat menonjol senantiasa merupakancontoh pembahasan. Hal tersebut mungkin didasarkan padapertimbangan, bahwa di antara ketiga sistem kekeluargaan ituperbedaannya sangat prinsipil karena seolah-olah sistem patrilinealmerupakan kebalikan dari sistem matrilineal. Kemudian kedua sistemtersebut dirangkum oleh satu sistem yang mengambil unsur dari keduasistem tersebut, yaitu sistem parental atau bilateral. Dari sekian banyak daerah yang menganut sistem parental di Indonesia ini, satu diantaranya akan dijadikan bahan paparan di bawah ini, yaitu sistemparental di Jawa khususnya di Jawa Barat.
B.     Harta warisan menurut hukum adat waris parental
Harta warisan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkanoleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri atas:
a.       Harta asal
Harta asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yangdiperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan,hibah, hadiah, turun-temurun.
b.      Harta bersama
Harta bersama, ataugono-gini
C.    Ahli waris dalam hukum adat waris parental

a.               Sedarah dan Tidak Sedarah
Ahli waris adalah ahli waris sedarah dan yang tidak sedarah.Ahli waris yangsedarah terdiri atas anak kandung, orang tua,saudara, dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah, yaitu anak angkat, janda/duda. Di daerah Cianjur, seorang anak angkat adalah ahli waris,apabila pengangkatannya disahkan oleh pengadilan negeri.
Jenjang atau urutan ahli waris adalah: Pertama, anak/anak.Kedua, orang tua apabila tidak ada anak, dan Ketiga, saudara/saudara kalau tidak ada orang tua.
b.      Kepunahan atau nunggul pinang
Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahliwaris(punah)atau lazim disebutnunggul pinang. Menurut ketentuanyang berlaku di daerah Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, Kawali,Cikoneng, Karawang Wetan, Indramayu, Pandeglang, apabila terjadinunggul pinang, barang atau harta peninggalan akan diserahkankepada desa. Selanjutnya desalah yang akan menentukan pemanfaatanatau pembagian harta kekayaan tersebut. Di Pandeglang kalau pewarismati punah, harta warisan jatuh kepada desa atau mungkin juga padabaitulmaal,masjid atau wakaf. Di daerah Kabupaten Cianjur,kekayaan seorang yang meninggal tanpa ahli waris, selain diserahkankepada desa, mungkin diserahkan kepadabaitulmaalatau kepadaorang tidak mampu.Di Kecamatan Kawali, selain diserahkan ke desadapat juga diserahkan kepada yayasan sosial. Pengadilan Negeri Indramayu yang dikukuhkan oleh PengadilanTinggi Jawa barat di Bandung, memutuskan:“Apabila seseorang tidak mempunyai anak kandung, makakeponakan-keponakannya berhak mewarisi harta peninggalannya yangmerupakan barang asal atau barang yang diperolehnya sebagai warisanorang tuanya”. (PN. Indramayu tanggal 28 Agustus 1969,No.36/1969/Pdt., PT. Jabar di Bandung tanggal 23 Januari 1971,Nomor 507/ 1969/Perd/PTB.



D.    Anak angkat dan Perkawinan poligami dalam hukumadat parental

a.      Anak angkat

Pengadilan Negeri Indramayu dan Pengadilan Tinggi JawaBarat di Bandung pernah memutuskan, bahwa:"Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tuaangkatnya, yang bukan barang asal atau barang warisan".(PN.Indramayu tanggal 8 September 1969, No. 24/1969/Perd., P.T.Bandung tanggal 14 Mei 1970, Nomor 511/l969/Perd).
b.      Ahli waris dalam perkawinan poligami

Dalam hal si pewaris beberapa kali kawin dan meninggalkananak sah dari tiap perkawinan itu, maka harta peninggalan bersama yang dikuasai oleh janda yang masih hidup terakhir tidak dibagikankepada semua anak dari tiap isteri (sehingga hanyalah anak yang sahdaripada janda yang bersangkutan, yang menjadi ahli waris harta bersama).(PN Indramayu tanggal 15 September 1969 Nomor 23/1969/Pdt., PTBandung tanggal 29 Januari 1971, No. 218/1969/Perd/PTB).
c.       Kehilangan hak mewaris
Ada kemungkinan terjadi, seorang pewaris mempunyai ahliwaris, tetapi ada di antara ahli waris atau seluruh ahli waris tersebutkehilangan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam halkehilangan hak mewaris ini, bagi mereka yang beragama Islam,nampak pengaruh ajaran Islam sangat menonjol.Seorang ahli waris akan kehilangan hak mewaris karena alasan:
a)Ahli waris atau para ahli waris membunuh pewaris (Banjar,Ciamis, Cikoneng, Leuwiliang, Cileungsi, Cianjur); atau
b)Ahli waris atau para ahli waris berpindah agama (Cisarua,Leuwiliang, Cileungsi, Banjar, Ciamis, Cikoneng, Cianjur).
Di Cikoneng, selain karena alasanmembunuhpewaris ataupindah agama(murtad),seorang ahli waris dapat kehilangan hakmewaris karena alasanpegat waris. Di daerah Cianjur, seorang ahliwaris tidak akan kehilangan hak mewaris karena alasan tidak menurut(bandel), atau karena melakukan perkawinan tanpa restu pewaris(teudoa).
Perlu diperhatikan perbedaan antara kepunahan(nunggul pinang)dengan kehilangan hak mewaris. Dalam kehilangan hak mewaris, pewaris mempunyai ahli waris. Hanya karena alasan tertentuahli waris tidak berhak menerima harta peninggalan pewaris. Tetapikemungkinanterdapat persamaan akibatantara nunggul pinangdengan kehilangan hak mewaris. Apabila ahli waris tunggal atau paraahli waris dan mereka ini secara keseluruhan kehilangan hak mewaris,maka harta peninggalan akan tetap tidak dibagi. dalam kasusseperti ini, harta peninggalan tersebut dapat diserahkan kepadalembaga atau badan-badan seperti: Desa, Baitulmaal, Yayasan Sosial,dan sebagainya
d.      Penggantian tempat ahli waris
Dengan kekecualian pada daerah Cikoneng KecamatanKertasemaya (Indramayu), lembaga (pranata) penggantian tempatdikenal hampir di semua daerah penelitian. Penggantian tempat terjadi,apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari si pewaris.
Seorang anak yang meninggal terlebih dahulu dari orangtuanya, maka hak anak tersebut sebagai ahli waris dapat digantikanoleh anaknya (cucu pewaris); (Leuwiliang, Cileungsi, Banjar, Ciamis,Kawali, Cianjur, Bandung, Pandeglang, Karawang, Indramayu, danBekasi). Dapat pula digantikan olehsaudara pewaris(Ciamis,Cianjur, Banjar, Cisarua, Kawali). Di Karanganyar (KecamatanIndramayu) cucu pewaris dari anak perempuan tidak bisamenggantikan tempat ibunya.
Lembaga (pranata) penggantian tempat semacam ini,tidak dikenal di daerah Kecamatan Cikoneng. Di daerah CianjurBandung, Kecamatan Karawang, Pandeglang, Tulungagung, KliwedKecamatan Kertasemaya-Indramayu, ada kemungkinan seorang anak (sebagai cucu pewaris) tidak menggantikan tempat orang tua(Bapak/Ibu mereka) sebagai ahli waris pengganti. Tetapi seorang cucu menerima bagian berdasarkan rasa kasih sayang dari para ahli warisyang ada(saasihna).
Penggantian tempat selalu dikaitkan dengan ahli warisyang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Apakah penggantiantempat ini dapat juga terjadi apabila seorang ahli waris karena satu danlain hal kehilangan hak mewaris, sehingga kedudukannya sebagai ahliwaris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris).
e.       Penetapan Ahli Waris
Ada beberapa yurisprudensi mengenai masalah penetapanahli waris. Putusan-putusan Mahkamah Agung, Pengadilan TinggiJawa Barat di Bandung, Pengadilan Negeri Indramayu, PengadilanNegeri Purwakarta, dan Pengadilan Negeri Pandeglang, padaprinsipnya menyatakan, bahwa suatu gugatan penetapan ahli warisdapat dikabulkan apabila tergugat mengakui atau tidak membantahatau tidak menyangkal penggugat sebagai ahli waris.[1]
E.     Rintisan Hukum Positif mengenai Sistem Waris Parental
Pada dasarnya masyarakat indonesia berada dalam kebhinekaan dalam arti yang sangat luas. Hal ini menyangkut agama, bentuk masyarakat: juga menyangkut hukum yang hidup dan bertumbuh didalamnya, teristimewa hukum waris. Upaya dan langkah-langkah penting ini telah dilakukan oleh bangsa indonesia melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS). Dalam hal ini Prof. Mr. Dr. Hazairin, SH, menegaskan: “mengapa hukum kewarisan Nasional itu meski parental ? jawabnya ialah oleh karena kita terikat kepada ketetapan MPRS tanggal 3 Desember 1960 No. II itu. Dimana disebutkan 402 huruf  c sub 4 alinea a : sebagai warisan untuk anak-anak dan janda. Apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak dan janda. Terang bahwa si mati adalah seorang laki-laki. Dalam sistem matrilineal laki-laki tidak diwarisi oleh anaknya. Dalam sistem Patrilineal laki-laki hanya diwarisi olehnya yang laki-laki, tidak mungkin ooleh anaknya perempuan, walau anak perempuan itu tidak kawin jujur.
Dalam perumusan alinea a itu juga disebut janda sebagai  ahli waris mendiang suaminya. Rakyat islam sudah lama mengenal dari hukum agamanya hak saling mewaris diantara suami istri, walaupun hak tersebut tidak tegas dikenal dalam hukum adat. Hukum adat hanya mengenal bagian janda, bagian janda itu sebesar bagian anak tetapi yang dibagi bukan harta peninggalan si mati saja,tetapi seluruh harta (harta bawaan si suami, si istri, dan harta bersama antara suami dan istri dirangkum menjadi satu). Begitupun juga sebaliknya.
Sistem parental yang ideal menghendaki supaya si mati diwarisi oleh anak-anaknya dan jandanya atau dudanya. Perumusan alinea a itu tidak menentukan bagian-bagian untuk anak dan untuk janda (duda). Rumusan terbuka sangat baik, sebab memberi peluang bagi kesadaran keadilan yang berbeda di antara sistem Islam dan sistem yang berlandaskan hukum adat.
Ketetapan MPRS pasal 12 b lebih luas lagi menyatakan bahwa: “hukum kewarisan di seluruh Indonesia mestilah parental, maka sistem keutamaan dan sistem penggantian mestilah pula menurut sistem parental. Dalam pelaksanaannya prinsip mengenai keutamaan dan penggantian itu dalat mengandung beberapa variasi tentang garis-garis hukumnya, hal mana tidak dapat diletakan dalam hukum kewarisan parental secara Qur’an. Mengenai keutamaan, diluar hukum Qur’an, adalah berdasarkan hukum adat di Indonesia sebagai berikut:
1.      Kelompok keutamaan pertama terdiri keturunan.
2.      Kelompok keutamaan kedua terdiri orang tua.
3.      Kelompok keutamaan ketiga terdiri dari saudara dan keturunan saudara.
4.      Kelompok keutamaan keempat terdiri dari orang tua dari orang tua.
5.      Kelompok keutamaan kelima terdiri dari saudara orang tua dan keturunan dari saudara orang tua.
6.      Kelompok keutamaan keenam terdiri dari orang tua dari orang tua dari orang tua.
7.      Kelompok keutamaan ketujuh terdiri dari saudara orang tua dari orang tua dan keturunan dari saudara orang tua dari orang tua.
Berdasarkan hukum adat maupun menurut dasar hukum tertulis pada prinsipnya menganut pembagian sama rata antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan menurut dasar hukum tertulis adalah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (BW), sebagaimana diuraikan dalam bab II tentan buku ini.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara tersebut diikuti dengan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan Hukum positif yang lebih memadai. Dalam hal ini dapat dipahami didalam ‘KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN LEMBAGA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TANGGAL 28 MEI 1962 MENGENAI HUKUM KEKELUARGAAN” Pasal 12 dan 13.
Adanya TAP MPRS dan keputusan tadi memberi indikasi adanya sistem hukum yang seragam dalam suatu kodifikasi tersendiri dengan tetap memungkinkan adanya variasi didalamnya.
Hukum kewarisan adalah sebagian dari hukum kekeluargaan. Mengenai hukum kekeluargaan ini Lembaga menetapkan dalam pasal 12 a bahwa “diseluruh indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem parental, yang diatur dengan undang-undang dengan menyesuaikan sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.
Dalam upaya mewujudkan unifikasi dan kodifikasi hukum di bidang kewarisan masih dimungkinkan adanya variasi bagi orang Islam dalam sistem kewarisan parental individual. Akan variasi tersebut tidak dialami bagi orang-orang yang tidak beragama Islam.[2]





[1]EmanSuparman,IntisariHukumWaris Indonesia, Bandung, Amirco 1985. Hal 68-74
[2] Sudarsono, Op, Cit, h. 211-217
Anda sedang membaca artikel tentang Sistem Waris Parental atau Bilateral Anda boleh menyebar luaskannya Artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link sumbernya.

0 comments:

Post a Comment

Sobat Blogger!
Alangkah Baiknya Jika Setelah Membaca Tulisan Ini Memberikan Komentar, Berupa Kritik dan Saran.
Yang Membangun Akan Blog Ini.
Terima Kasih.

Popular Posts

Twitter

Followers

Kunjungan



Flag Counter

Please Bantu Saya, Like This !!!

×

Powered By Blogger Widget and Get This Widget